BNP2TKI Harus Tindak Dugaan Pemerasan Terminal IV TKI

Yang hilang dari kinerja BNP2TKI, terkait permasalahan di Terminal IV TKI adalah unsur pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Poempida Hidayatulloh menyerukan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), untuk serius menanggapi laporan soal dugaan pemerasan TKI di Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut  Poempida, terlepas dari benar atau tidaknya laporan soal permainan oknum di Terminal IV, namun adalah fakta bahwa ada TKI yang memang mengeluhkan permasalahan itu.

Setiap warga negara yang mengawasi soal ketidakberesan di Terminal IV, bisa saja memiliki motif apapun melaporkan dugaan-dugaan itu, kata Poempida.
"Tapi tetap, bahwa BNP2TKI merespons dengan harus memperbaiki serta meningkatkan pelayanan terhadap TKI di terminal itu," tegas Poempida kepada wartawan di  Jakarta, Jumat (14/9).

Dia menekankan bahwa yang hilang dari kinerja BNP2TKI, terkait permasalahan di Terminal IV TKI adalah unsur pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.
Seringkali yang dibuat sebagai alasan adalah kurangnya dana operasional untuk pengawasan itu, sindir Poempida.

Padahal, dengan tak maksimalnya peran itu, justru sebagai faktor utama yang membuat banyaknya kesalahan dan permainan di  negara ini.

"Akibatnya kementerian atau lembaga sebagai pelaksana anggaran bisa semena-mena karena tak diawasi. Lucunya, DPR sendiri tak dibuat sebebas mungkin mengawasi. Misalnya karena anggaran kunjugan kerja pengawasan kami dibatasi juga," kata Poempida.

Padahal dengan adanya pengawasan, minimal dari pejabat BNP2TKI, kata Poempida, maka setidaknya bisa menjadi shock therapy, bagi aparat di lapangan untuk  tak bermain-main menindas para TKI pahlawan devisa.

"Kalau  menurut saya, kalau ada hal-hal mencurigakan yang muncul di permukaan  itu terkait operasional Terminal IV, itu wajar karena memang BNP2TKI  kurang diawasi dengan baik," kata Politisi Partai Golkar itu.

Dia juga mengingatkan BNP2TKI agar tak melaksanakan pengawasan yang istilahnya 'hangat-hangat tahi ayam', dalam artian memperketat pengawasan hanya karena sedang disoroti masyarakat.

"Pengawasan itu menjadi hal penting yang harus dipastikan. Tapi jangan disalahgunakan wewenang dan fungsi pengawasan ini," tegas dia.
Sebelumnya, dalam raker dengan BNP2TKI, pada Kamis (13/9), Komisi IX DPR  mempermasalahkan ketidakberesan yang terjadi di Terminal IV Bandara  Soekarno-Hatta (Soetta), atau yang dikenal sebagai terminal kepulangan  TKI, yang kerap menjadi momok menakutkan bagi para TKI.

Komisi IX  mengaku mendapat laporan bermacam-macam soal ketidakberesan di Terminal  IV TKI, dimana mayoritas adalah para TKI takut pulang, karena akan dipaksa melalui terminal itu, lalu 'dikerjai' dan 'diperas' aparat.

Laporan  lainnya adalah mulai dari masalah layanan travel yang terlalu mahal, penukaran uang valas yang dipaksa dan dengan harga murah, penjualan pulsa yang harganya di-mark-up besar-besaran, hingga indikasi pelecehan  seksual.

Bukan hanya itu, Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, bahkan diduga memiliki kepentingan pribadi terkait permainan oknum "pemeras"  TKI di Terminal IV itu. Namun dia membantahnya.

sumber www.beritasatu.com, reviewer;bang mul