Fuad Bawazier: SBY Gagal Ngurus Tempe

 

Ngurusin Tempe saja tidak bisa Bagimana Mau Perduli Dengan Rakyat Kecil ???

JAKARTA – Para pengusaha industri rumahan tempe dan tahu beberapa hari belakangan ini menjerit. Betapa tidak harga kedelai sebagai bahan baku pembuat makanan itu meroket makin tidak terjangkau. Akibatnya mereka pun berhenti berproduksi.

Terhentinya produksi tempe-tahu menjadi bukti, jelas Fuad Bawazier, kalau politik ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal, terutama untuk melindungi industri kecil. Menteri ekonomi SBY pun tidak bisa diandalkan untuk melakukan swasembada kedelai yang sudah dicanangkan sejak 2008 lalu. Menteri SBY tak mampu membendung ulah para spekulan dan pengusaha kedelai.

“Mana buktinya menteri ekonomi SBY bekerja? Ngurusin tempe-tahu aja tidak becus. Gimana mau ngurusin negara ini. Terhentinya produksi tempe bukti kalau politik ekonomi SBY sudah gagal. Mungkin kegagalan di bidang lain akan segera menyusul,” kata Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Fuad Bawazier kepada Harian Terbit, Jumat (27/7).

Harga kedelai dalam negeri yang belakangan ini melonjak tajam, kata dia, menjadi bukti negara tidak memiliki daulat penuh terhadap ketahanan pangan nasional. SBY dan menterinya tak mampu menghadapi ulah para spekulan kacang kedelai yang sengaja memanfaatkan peluang saat kebutuhan dalam negeri dan terpenuhi. Karena itu, pemerintah harus kembali menjadikan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai satu-satunya pengendali pangan.

Dia menambahkan, krisis kedelai ini membuktikan negara tidak berdaulat secara pangan. Sebab, pangan nasional bergantung terhadap negara produsen alias impor. Ini tentu sangat menyedihkan. Padahal, negeri ini dikaruniai tanah yang subur, tongkat dan batu saja bisa menjadi tanaman. Tapi manajemen pembangunan yang dilakukan pemerintah jeblok dan berorientasi pada neokolonialisme ekonomi.

“Hampir seluruh komiditi pangan saat ini bergantung dari impor. Mulai dari beras, jagung, kedelai, susu bahkan hingga garam. Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak serius memperbaiki manajemen pembangunan pertanian. Apa yang diucapkan selama ini jika kita tahan terhadap perdagangan bebas tak terbukti. Kita malah kedodoran karena selalu impor bahan pangan. Ini sudah sangat membahayakan,” katanya.

Menurut dia, para menteri ekonomi hanya berkutat pada langkah sesaat dengan menghapuskan bea masuk impor kedelai. Bahkan mereka saling menyalahkan satu sama lain terkait krisis tahu-tempe di masyarakat. Malahan meminta masyarakat mengendalikan konsumsi.

Sementara politisi partai Golkar Bambang Soesatyo, mengatakan, pangan rakyat tidak terproteksi karena pemerintahan SBY tidak militan mengejar target revitalisasi sektor pertanian dan tanaman pangan. Gagal, karena pemerintahan SBY sudah terperangkap oleh kebijakan instan impor bahan pangan. Akibatnya, ketergantungan pada bahan pangan impor sudah sampai pada tahap sangat mencemaskan.

Dihubungi terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria mengatakan, pemerintah sejak dari dulu sepertinya menutup mata dengan bahan pangan tempe-tahu. Padahal, mereka sangat paham makanan ini sudah menjadi bahan makanan pokok bagi rakyat di negeri ini dan harusnya mendapat penanganan khusus dari pemerintah.

Hingga saat ini belum jelas terlihat kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian serius terhadap produksi maupun tata niaga tempe tahu. Bahkan sangat terkesan perdagangan tempe tahu dibiarkan mengikuti mekanisme pasar sehingga tidak berdampak terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah.

“Harusnya pemerintah ikut campur memberi perlindungan terhadap industri tempe tahu dan menjadikan produksi tempe tahu sebagai suatu industri dan bukannya sekedar kegiatan kerajinan sebagaimana istilah yang disandang para produsen tempe tahu yakni pengrajin tempe tahu.

sumber www.harianterbit.com, reviewer;bangmul