Rp 248 miliar buat Biayai Plesir DPR ke 38 Negara….????

View Full Album

Anggaran plesir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2012 sebesar Rp139,94 milliar. Sedangkan tahun 2013 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Berdasarkan peneliti Indonesian Budgeting Center (IBC) tahun 2013, DPR menaikan anggaran hingga 77 persen mencapai Rp248,12 miliar ke 38 negara.

Anggota DPR itu, menurut Ucok licik sekali dan selalu akal-akalan. Mereka seringkali dengan seenaknya menaikan biaya perjalanan studi banding ke luar negeri tersebut. “Mereka saat ini selalu berkomentar akan menurunkan dana perjalanan mereka. Apabila mereka mau menurunkan, DPR juga harus minta Pemerintah mengganti PP 61 1990 mengenai perjalanan DPR, dari bersifat lumpsum ke at cost seperti Pemerintah.

Jika tidak, katanya, DPR tidak mempunyai posisi tawar menekan Pemerintah dan pemangkasan biaya perjalanan ke luar negeri hanya sekedar dagelan politik saja. Keinginan DPR ingin memangkas hingga 40 persen, namun pada kenyataannya pada saat ini peraturan Menteri Keuangan hanya memangkas 15 persen saja.

Contoh Kunjugan Anggota DPR terbaru ke Jerman

Kunjungan kerja (Kunker) anggota Badan Legislatif DPR RI ke Jerman yang membahas Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran terus mendapat sorotan. Bahkan dituding hanya akal-akalan. Apalagi kunjungan yang menelan biaya Rp2,3 miliar itu disebut salah alamat karena mereka bertemu dengan lembaga yang bukan ada urusannya soal gelar.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman yang menguntit dan terus memantau perjalan anggota DPR RI selama di Jerman itu, mengecam. Mereka menganggap, kegiatan itu hanya bentuk pemborosan uang negara. Apalagi banyak anggota DPR yang tidak menguasai bahasa Inggris saat menggelar pertemuan dengan anggota DIN.

Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Berlin, Yoga Kartiko, mengatakan, kunker anggota dewan itu salah alamat. Sebab anggota dewan datang dengan tujuan membuat RUU tentang Keinsinyuran, sedangkan DIN mengurusi tentang standarisasi produk di Jerman. DIN juga bukan lembaga negara atau pemerintahan. “Jadi, kunjungan ke DIN salah alamat dan hanya akal-akalan,” katanya.

KEBOHONGAN

Menurut peneliti senior Indonesian Budgeting Center (IBC), Roy Salam, mengaku geregetan dengan sikap DPR terkait program studi banding atau kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Niat DPR untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium agenda studi banding mereka ke luar negeri ternyata penuh dengan kebohongan.

“Tahun 2013, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dan masih akan bertambah dengan anggaran mencapai 248,12 miliar rupiah. Untuk tahun 2013 ini anggaran studi banding ke luar negeri naik 77 persen dibanding anggaran tahun 2012 sebesar 139,94 milliar rupiah,” kata Roy.

Sebelumnya Pimpinan DPR bersama dengan pimpinan Banggar menggelar rapat koordinasi untuk menghemat RAPBN 2013. “Kesimpulan rapat konsultasi pimpinan DPR dan Banggar antara lain pertama cost recovery 15,5 persen, kedua tax ratuo sebesar 12,75 persen menjadi 12,87 persen, ketiga perjalanan dinas akan diturunkan paling tidak 30-40 persen. keempat menurunkan belanja barang sebesar 20 persen dan memindahkan belanja modal untuk program-progam pro rakyat,” kata Ketua DPR Marzuki Alie.

sumber www.harianterbit.com, reviewer;bang mul

Read more »

"TKI ON SALE" Rendahkan Martabat Bangsa Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, menilai adanya iklan 'TKI on Sale' jelas-jelas sudah merendahkan martabat TKI. Migrant Care pun meminta pemerintah Indonesia cepat tanggap dan memprotes keras Malaysia untuk segera menghentikan iklan tersebut.

"Iklan tersebut sangat melecehkan bangsa Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Senin (29/10). Anis menganggap telah terjadi praktik perdagangan manusia. Bila hal ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan memperburuk nasib TKI.

Awalnya, Anis hendak mengunjungi kawasan TKI di Malaysia. Namun Anis terkejut ketika banyak dijumpainya selebaran 'diskon' TKI.

Dalam selebaran yang berjudul "Indonesia Maids Now on Sale" tersebut tertera harga jasa harga TKI didiskon dari harga semula 7.500 ringgit Malaysia menjadi 3.500 ringgit Malaysia. "Selebaran itu ada di kawasan Chow Kit, ada yang ditempel dan ada yang disebarkan," ujarnya.

sumber www.republika.co.id,reviewer;bang mul

Read more »

19 Janji Jokowi Saat Kampanye

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inilah 19 Janji Jokowi Saat Kampanye

 

1. Tidak memakai Voorijder untuk merasakan juga kemacetan 

2. Hanya 1 jam di kantor. Selebihnya, meninjau pelayanan publik di lapangan.

3. Tidak tersinggung dengan pertanyaan wartawan yang menyudutkan pihaknya

4. Tidak memberikan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja memukul warga.

5. Menambah 1.000 unit bus Transjakarta 

6. Memberikan honor tambahan kepada Ketua RT/ RW di Jakarta sebanyak Rp 500 ribu per bulan, dan asuransi kesehatan. 

7. Memberikan asuransi kesehatan kepada semua anggota RT/RW. 

8. Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014. (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012) 

9. Membangun perkampungan yang sehat dan layak huni. Hunian di bantaran Sungai Ciliwung di desain menjadi kampung susun. Melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran. (Debat Calon Gubernur DKI Jakarta, 14 September 2012)

10. Mengatasi banjir dengan melakukan pembangunan embung/folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan setiap kelurahan. Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air. 

11. Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus. Merintis MRT/subway. Busway diubah menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar. Dengan demikian yang bergerak warga bukan mobil.

12. Membangun Mal PKL, Ruang Publik & Revitalisasi Pasar Tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. (Jakarta, 18 September 2012) 

13. Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas. Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia.

14. Membenah birokrasi bersih dan profesional agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional. 

15. Memberikan pendidikan gratis Kartu melalui kartu Jakarta Pintar. Dengan kartu ini maka warga Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA. Program ini telah berhasil diterapkan di Solo selama 5 tahun. (Kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, 29 Juni 2012). 

16. Melegalkan tanah-tanah yang sebelumnya tidak diakui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tanah ilegal. (Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, 15 September 2012)

17. Melakukan redesain total dengan membangun Jakarta dari kampung-kampung. (Menteng Dalam, 14 September 2012). 

18. Setiap kampung punya ruang publik, ruang hijau, serta drainase memadai dan punya tangki pembuangan komunal. (Menteng Dalam, 14 September 2012) 

19. Melanjutkan program Kanal Banjir Timur serta pembangunan tanggul di tiap kecamatan. 

sumber www.harianterbit.com, reviewer;bang mul

Read more »

Penumpang Gelap Untuk Jokowi

Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati saat berpidato pada pembukaan Rakernas II PDIP di Surabaya, kemarin (12/10) menyayangkan pihak-pihak yang tiba-tiba menganggap diri sebagai yang paling berjasa dalam kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama dalam Pemilukada DKI Jakarta. "Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para "penumpang gelap” untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral," kata Megawati.

Belakangan, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, meluruskan pernyataan Megawati Soekarnoputri tersebut. Dikatakan, adanya penumpang gelap kemenangan Jokowi pada Pemilukada DKI bukan untuk menyindir Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Puan menganggap pernyataan Megawati itu justru menjadi sinyal bagi kader PDIP agar siap-siap menerima hal serupa yang akan muncul pada Pemilukada daerah lain yang dimenangi kader banteng. "Apakah itu menyindir atau tidak menyindir, itu biasa-biasa saja," kata Puan menjawab pertanyaan wartawan.

Kabar adanya penumpang gelap pascakemenangan Joko Widodo-Basuki T purnama (Jokowi-Ahok) dalam Pemilukada DKI Jakarta bukan isapan jempol belaka. Ketua DPP PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa para penumpang gelap itu mulai mengincar jabatan-jabatan strategis di Pemprov DKI Jakarta.

Pria yang dipercaya memegang posisi Ketua DPP PDIP bidang politik itu menambahkan, penumpang gelap kemenangan Jokowi itu mentransaksikan jabatan-jabatan di Pemda. "Saya dapat info sudah ada DP (uang muka) untuk jabatan di Pemda," sambungnya.

Karenanya Hasanuddin mengingatkan agar para penumpang gelap itu tidak mengganggu Jokowi. Ditegaskannya, PDIP mengapresiasi upaya kader dan relawan termasuk dari pihak Gerindra yang juga sebagai partai pengusung Jokowi-Basuki. "Mari kita tunjukan kalau partisipasi itu iklas," pintasnya.

sumber www.indopos.co.id,reviewer;bang mul

Read more »

Ketika Pemimpin Sudah Tidak Lagi Memimpin …..Inilah Yang Terjadi….!!!!!

Ketika bangsa ini dipimpin oleh pempimpin yang sudah tidak lagi bisa memimpin makan inilah yang akan terjadi,anak buahnya akan berkelahi sendiri,memikirkan kekuasaannya sendiri dan memikirkan agar selalu bisa bertahan dan menjadi yang terkuat.

Inilah yang terjadi di Republik Indonesia kita yang tercinta ini,saya sebagi rakyat kecil sangat kecewa dengan kondisi pemerintahan yang sekarang ini,korupsi semakin menjadi,setiap departemen mencari kebenarannya sendiri – sendiri,narkoba semakin merajalela dan tumbuh subur karena semua itu ulah pejabat yang mempermainkan aturan dan UU yang sudah ada dengan dalih pembenaran karena mungkin demi harta dan langgengnya kekuasaan.

bukti contoh yang  sangat miris ini, sekarang ini sedang terjadi dan bukti bahwa pemimpin kita sangat lemah dan tidak tegas dalam mengatasi kemelut/perseteruan bawahannya …..

“KEMANA SAJA WAHAI PEMIMPINKU…..PERGANTIANMU MASIH LAMA 2014….JANGAN BIARKAN RAKYAT SEMAKIN MENDERITA…..”

VIVAnews - Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Islam Indonesia (UII) turut prihatin dengan kemelut kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, alumni dua perguruan tinggi itu akan beraksi dengan caranya masing-masing.

Alumni ITB misalnya, memilih menyampaikan sikap secara tertulis yang akan disampaikan pada pimpinan KPK pada Senin 8 Oktober 2012 pukul 10.00 WIB. Sementara itu, alumni UII, memilih menemui pihak-pihak yang tersangkut.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni UII, Mahfud MD, menyampaikan, pihaknya akan beraudiensi dengan menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, KPK, dan Kepolisian pada Senin.

"Untuk menyampaikan saran agar dicari jalan keluar yang baik dalam kemelut KPK-Polri. IKA-UII tak memihak pada siapa pun secara institusional, tetapi memihak kepada kepentingan pemberantasan korupsi," kata Mahfud secara tertulis.

IKA UII akan menyampaikan saran yang seimbang kepada Polri maupun KPK sebagai dua lembaga penegak hukum yang sama-sama diperlukan oleh bangsa dan negara.

"Kami harus dukung semua upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan oleh KPK maupun Polri. Kami tak perlu memojokkan salah satu institusi. Keduanya harus kami dukung sekaligus kritisi," kata Mahfud yang juga ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menyampaikan, dia akan ditemani sejumlah pengurus IKA UII untuk melakukan audiensi ini, antara lain Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Henry Yosodiningrat, Ketua Komisi Yudisial Taufiqurrahman Sahuri, dan Komisioner Komisi Yudisial Suparman Marzuki.

"Kami harus jaga KPK dan Polri, tak boleh menjadi bagian dari gerakan yang ingin mengadu domba keduanya," kata Mahfud.

sumber www.vivanews.co.id, reviewer ; Bang mul

Read more »

Kenapa Mesti Ada Kata Ini "Konflik KPK-Polri Ditunggangi"

Kenapa ada kata konfik antara Kpk dan Polri ditunggangi untuk tujuan tertentu ? sangat disayangkan dari pihak instana mengeluarkan komentar seperti itu.

Karena kita sudah paham betul dengan para elit dan pejabat maka saya berpendapat bahwa apa yang dikatakan oleh pihak pemerintah ( staf khussus presiden )hanya untuk menutupi ketidakmampuan pemimpinya dalam memimpin,lambanya dalam mengatatasi permasalahan bangsa ini.....

"ibarat pasien sudah kritis / sekarat dokter baru mau menangani....wal hasil klo pasien tidak meninggal yaa..jadi lama penyembuhannya dan gak jelas....bukanya pilihannya mencegah dari pada mengobati...."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan antara Polri dan KPK kembali memanas. Staf khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, menilai polemik itu telah melebar dan disinyalir ditunggangi untuk kepentingan tertentu.

"Saya melihat ada pihak tertentu yang menggunakan kejadian di KPK tersebut untuk kepentingan tertentu yang tidak lagi berinti pada pemberantasan korupsi,"

katanya dalam siaran pers, Senin (8/10)

Hal itu, lanjut Heru, tidak lepas dari segera munculnya pernyataan yang menuduh Presiden absen dan tidak segera bertindak. Bahkan dengan segera tercetak poster yang menghardik Presiden, yang seolah sudah dipersiapkan.

"Reformasi mengamanatkan agar seorang Presiden tidak lagi semena-mena. Namun ketika mudah bicara, katanya pencitraan. Ketika sedang bekerja tanpa bicara, dibilang absen," katanya.

Ia mengatakan KPK dibentuk memang untuk memberantas korupsi sehingga Polri harus pula memberikan dukungan apabila memang ada anggotanya yang disangka melakukan korupsi.

Namun, menurut dia, Polri juga harus diberi kesempatan untuk menegakkan aturan internal bagi anggotanya. Apalagi KPK dan Polri sebenarnya telah memiliki MoU dalam bekerja sama.

"Mengapa bukan hal itu yang kita tuntut untuk dilaksanakan dengan baik. Melawan korupsi adalah keharusan. Namun harus pula dengan cara yang benar, dan tidak ditunggangi kepentingan lain seperti politik pihak tertentu," katanya.

sumber www.republika.co.id ,reviewer :bang mul

Read more »

Jokowi-Ahok Bisa Jadi "Bumerang" Pemilu 2014

VIVAnews - Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang hanya didukung dua partai, PDIP dan Gerindra mampu mengungguli Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan modal dukungan banyak partai besar, dalam perhitungan cepat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Sejumlah pihak menganggap, hasil tersebut menjadi tolak ukur untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Namun, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar, Indra J Piliang, tak sepakat.

Ia menilai, kemenangan Jokowi-Ahok tak bisa disamakan dengan kancah politik skala nasional. Alasannya, jumlah pemilih Jakarta berbanding jauh dengan jumlah pemilih secara nasional.

Untuk itu, faktor kemenangan Jokowi-Ahok kurang menentukan bagi Pemilu 2014, khususnya Pemilihan Presiden. "Karena, tahun 2013 itu bukan lagi membicarakan persoalan Jakarta," kata Indra, usai diskusi polemik "Belajar dari Pemilukada DKI" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 22 September 2012.

Persepsi Pilkada DKI 2012 dianggap menjadi barometer Pemilu 2014, Indra menilai, itu merupakan hal sangat keliru. "Kalau dari segi waktu itu sangat keliru, sehingga saya tidak percaya Pilkada Jakarta sebagai barometer pilpres," ucapnya.

Indra justru melihat, Jokowi-Ahok berpotensi mendapat "hukuman" dari masyarakat. Hal itu terjadi jika saja pasangan "kemeja kotak-kotak" itu tidak menata Jakarta dengan baik.

Bahkan, berpotensi menjadi bumerang bagi dua partai yang mendukungnya. "Apabila partai politik pendukungnya menekan Jokowi-Ahok, mereka bisa dapat hukuman dari masyarakat. Mereka seharusnya yang jadi pengawas partai politik untuk tidak bermain. Mudah-mudahan Prabowo, Megawati, Pak JK dengar ini," kata Indra.

sumber www.vivanews.com / reviewer; bang mul

Saya pikir tidak akan menjadi bumerang akan tetapi ini akan menjadi percontohan dalam pemilihan suatu tokoh/sosok seorang pemimpin dengan catatan apabila Jokowi-Ahok mampu mewujudkan janji-janji selama dia kampanye dan bisa membawa peruhanan yang nyata bagi jakarta……..

Rakyat sudah sangat bosan dengan partai-partai besar yang dihuni para elit –elit yang korup dan hanya isapan jempol belaka……jika Jokowi-Ahok berhasil membawa perubahan yang real maka ini akan menjadi jikal bakal model mencari pemimpin tampa harus tunduk dengan kepentingan partai……….Semoga…..

Read more »

Ketika Rakyat Menginginkan Suatu Perubahan

PEMILIHAN Gubernur DKI Jakarta memunculkan fenomena tumbangnya eksistensi dari partai politik. Besarnya dukungan partai politik sama sekali bukan jaminan bagi seorang calon kepala daerah untuk bisa memenangi pilkada.

Sebenarnya ini bukanlah hal yang aneh….tetapi hal yang sudah biasa ketika seorang yang pernah memimpin suatu daerah tidak mampu menunjukan hasil dan perubahan selama dia ( pemimpin ) tidak mampu menunjukan hasil yang real dan masyarakat banyak belum merasakan hasilnya.

Fenomena yang terjadi di Jakarta ini seharusnya menjadi bahan refleksi parpol-parpol. Bahwa harus ada perbaikan besar-besaran apabila mereka masih ingin mendapat dukungan rakyat pada Pemilihan Umum 2014 mendatang.

Parpol harus berani menyingkirkan kader-kader mereka yang tidak amanah dan hanya memperkaya diri sendiri.

Jangan menganggap bahwa masyarakat tidak tahu dengan apa yang dilakukan para politisi yang korup itu. Mereka menyimpan semua catatan itu dan mereka akan menunjukkan kembali sikapnya pada Pemilu 2014 nanti.

Sesungguhnya bangsa ini sudah jenuh dengan pemimpin bangsa ini yang lebih mengutamakan kepentingan partai dan golongannya,pada akhirnya menginginkan ada satu sosok yang lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dan menjadi korban para penguasa dan investor yang hanya mementingkan bisnis dan keuntungan tampa memperhatikan nasib orang –orang disekitarnya.

Semoga pemilihan president tahun 2014 melahirkan sosok yang banyak diharapkan rakyat yaitu president yang bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat miskin ,menengah kebawah…….Bagaimana dengan orang kaya/pengusaha ? mereka akan sendirinnya semakin bertambah kaya apabila kehidupan rakyat ekonomi menengah ke bawah semakin membaik dan meningkat…..

Read more »

SBY RESTLESS COMPETITION ARREST HIMSELF

DO NOT BE AFRAID .. AND DO NOT COMPLAIN WE ARE PEOPLES BEHIND YOUR MY PRESIDENT

President Susilo Bambang Yudhoyono was disturbed by the news of the advent of competition arrest him. The news was widely circulated ahead of SBY's visit to the UK in October-November.

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha, said the court had communicated with the British Embassy in Jakarta related news. "Frankly, it interferes with the relationship between the two countries, it is not convenient for us, needs to be clarified," said Julian at his office, Wednesday, September 19, 2012.

He said SBY visits to the UK are planned around October-November it was in order to meet the British Queen's invitation. SBY capacity in the visit as head of state. "So obviously not the head of state may be detained or arrested," said Julian.

Security and safety of the president during his visit in the United Kingdom are fully guaranteed by the host. "We can also guarantee of metropolitan police, police United Kingdom that things will not happen and is fully guaranteed by the British government," said Julian.

Although circulating contest news of the arrest, said Julian, schedule visits of SBY was not disturbed at all. British command, he added, the government asked Indonesia not to misunderstand the issue of the contest. "Competition does not bother plans scheduled at this time," he said.

Julian added that the government did not need to protested the contest. In fact, he said, did not want to respond.

"But since last night much to ask, so I guess we have the same standing, the British government through its embassy in Jakarta agreed to not have to respond, but this should diclearkan that the public know the situation," he said.

According to him, until now it is not sure new competition from the government or official institution. Competition was voiced by a group of people who have an interest, certain political. "The UK and Indonesia are too important to be bothered or affected rumors are not qualified," said Julian.

Earlier, Radio New Zealand International launched a contest arrest the President during his visit to the UK in early November. This competition offers U.S. $ 80 thousand for the people who can catch SBY.

In this contest also mentioned that SBY was wanted by the International Criminal Court for masterminding the ongoing genocide in Papua. Genocide that killed more than 500,000 innocent people.

source www.vivanews.com, reviewer; bang mul

Read more »

Jokowi ingin bangun sekolah unggulan di pinggiran Jakarta ???

Calon gubernur DKI, Joko Widodo mengatakan bahwa anggaran pendidikan untuk DKI Jakarta sangatlah besar. Untuk itu jika terpilih menjadi gubernur dirinya akan melakukan perombakan dalam manajemen alokasi dana pendidikan.

"Harusnya uang yang segitu bisa berbuat banyak. Misalkan fasilitas sekolah dilengkapi, laboratorium, infrastruktur, gedung, tata ruang sekolah, dan ruang interaksi. APBD untuk pendidikan di DKI itu tidak gede tapi guede buanget," kata Jokowi saat ditemui di gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).

Dijelaskan Jokowi, dana pendidikan DKI saat ini mencapai Rp 9,8 triliun dan dia menilai ini adalah dana yang sangat besar. "Angka Rp 9,8 triliun itu besar sekali loh. Saya pegang yang satu wali kota selama 5 tahun saja Rp 3,5 triliun," tuturnya.

"Surabaya yang sangat besar hanya Rp 4 triliun. Meskinya dengan angka Rp 9,8 triliun itu bisa berbuat lebih banyak. Manajemen pengelola anggaran perlu dirombak dan dibenahi," katanya.

Jokowi menambahkan, anggaran pendidikan Jakarta sebesar Rp 9,8 triliun itu mestinya bisa meningkatkan angka kualitas pendidikan Jakarta. Bahkan, lanjut Jokowi, di wilayah-wilayah pinggiran harus ada sekolah-sekolah unggulan, sehingga semua orang tidak menuju ke pusat.

"Artinya di sana ada sekolah berkualitas dari SD, SMP, SMA. Itu juga membuat kemacetan karena semua orang maunya ke pusat semuanya," katanya.
Saat ini, untuk kualitas pendidikan yang ada di ibu kota dinilai belum berbanding lurus dengan dana APBD yang disediakan. Terkait program pendidikan gratis pun, dinilai Jokowi, jika belum terlalu berkualitas.

"Kualitas pendidikan Jakarta yang dinilai belum terlalu berkialitas tidak ada kaitannya dengan pendidikab geratis. Sebab, jika gratis tapi kualitasnya rendah juga tidak bener atau percuma," ucapnya.

Disamping itu, dirinya akan mencoba membuat rancangan di setiap daerah DKI untuk mengembangkan pendidikan berkualitas jika terpilih menjadi gubernur nanti.
"Sekolahnya kan sudah ada, ini harus ada pilot project dulu, saya enggak mau langsung alokasi dana yang gede ini. Mungkin setiap wilayah ada dua tapi nanti bisa se-Jakarta," pungkasnya.

sumber www.merdeka.com,reviewer; bang mul

Read more »

KPK Dalami Dugaan Korupsi Fauzi Bowo

MASIH PERCAYAKAH MASYARAKAT JAKARTA DENGAN FAUZI BOWO ????

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah terus mendalami sekaligus mencari bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau yang akrab dipanggil Foke.  

"Yang mengadu ada (korupsi Foke). Tetapi, dugaan saya masih pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan)," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat memberikan keterangan pers, Rabu (29/8).  

Seperti diketahui, Solidaritas Nasional Antikorupsi dan Antimafia Kasus (Senat Markus) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Prijanto menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan turut melaporkan dugaan korupsi 10 proyek yang ditangani Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Di mana, terkait dengan adanya pelanggaran anggaran yang dilakukan Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta.

Hanya saja Prijanto tidak membuka dengan gamblang siapa yang dilaporkannya. Dia berdalih bahwa kedatangannya untuk memberikan dua buku karanganya kepada Ketua KPK Abraham Samad yang berjudul 'Andaikan aku atau anda Gubernur Kepala Daerah dan Kenapa Saya Mundur'. 

"Anda tahu saya nulis buku alasan mundur, kan ada 10 rangkaian peristiwa, salah satunya adalah dugaan korupsi. Ini saya enggak lapor dan buku saya kan sudah beredar dimana-mana. Dari sekian organisasi yang merespons saya itu adalah sahabat saya, pak Yurisman. Beliau inilah yang melapor kepada KPK," kata Prijanto yang didampingi oleh anggota DPD RI AM Fatwa dan aktivis Solidaritas Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus, Yurisman Munstar di kantor KPK, Jakarta, Jumat (24/3).

Sementara itu, aktivis Senat Markus, Yurisman menegaskan bahwa laporannya terkait adanya penyimpangan-penyimpangan anggaran yang dilakukan Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta.  

"Kita tadi serahkan data tertulis dan rekaman. Itu sinergi dengan buku yang ditulis Prijanto," terang Yurisman.  

Hanya saja, Yurisman enggan mengungkapkan laporan proyek-proyek yang disampaikan ke KPK. Dia hanya berharap KPK dapat menindaklanjuti laporannya tersebut. 

Dugaan korupsi yang dilakukan Foke kembali menyeruak ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis laporan pemantauan dana APBN/APBD di 32 provinsi se-Indonesia untuk triwulan IV.  

Dari hasil penelusuran PPATK tersebut, ternyata Jakarta termasuk dalam wilayah yang paling tinggi tingkat penyelewengan anggaran APBD.

sumber www.suarapembaruan.com, reviewer ; bang mul

Read more »

Hilarry Arrival in Indonesia was Greeted with a Demo

Jakarta Dozens of students who are members of Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) demonstration rejection arrival of the Minister of Foreign Affairs United States (U.S.) Hilarry Clinton to Indonesia at HI roundabout, South Jakarta.

As a result of the incident congestion along 1 kilometer

According to the observation at the roundabout AFP on Tuesday (04/09/2012) at 15:00 pm, 30 students gave speeches in front HTI Police Station roundabout.

The demonstrators carried banners measuring a 2x4 meter that reads' Reject Hilarry 'and' Reject American Intervention ". In the banners are also photos in the sphere Hilarry tarnished, like traffic signs ban. In addition to banners, the protesters also carried a black flag HTI.

"Rejecting the U.S. intervention. We must enforce sharia and the caliphate," said one of the demonstrators while giving speeches.

Demo rejection arrivals starting Hilarry At 13.30 pm it was causing congestion along 1 mile of Hotel Indonesia that led to the Jalan Sudirman. Currently, police officers are on guard and traffic arrangements.

source www.detiknews.com, reviewer ; bang mul

Read more »

PRABOWO FOR PRESIDENT ???

Republika,Jakarta- DPP Chairman of the National Mandate Party (PAN), Bima Arya estimates presidential candidate in 2014 Presidential Election will be pursed to two names, the Chairman of the Board of Trustees Gerindra, Parbowo Subianto, and Chairman of the DPP PAN, Hatta Rajasa. The reason, according to a survey the two men most likely better than the other figures.

"By looking at the comparison of the level of recognition and joy," Bima said in Jakarta on Monday (13/8).

According to him, it refers to the tendency survey Voice Network Indonesia (JSI) announced on Sunday (12/8). Survey JSI put Megawati as the presidential candidate with the highest number of electability that 15.9 percent of the vote.

Megawati ahead of 20 other candidates from the political parties and independent. Under the name of Megawati, Prabowo there (12.6 percent), Bakrie (9.5 percent), Jusuf Kalla (7.2 percent), and Hatta Radjasa (5.9 percent).

Another reason, says Bima, saw a definite political support from his own party as well as the possibility of cross-party. Not only that, according to Bima, Prabowo and Hatta seen as a candidate who has the support segment differences.

"Both of them have the potential to mobilize voters are different, both politically and demographically affiliates. These figures represent the two political blocks and different political era," he concluded.

source www.republika.co.id, reviewer : bang mul

Read more »

Polisi Bantah Ada Suap Dalam Kasus Simulator

JAKARTA- Mabes Polri membantah adanya pejabat Polisi yang menerima uang suap dalam proyek pengadaan alat simulator ujian praktik pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM).Dari investigasi yang sudah dilakukan tidak ada benar adanya uang suap miliaran rupiah dari Bambang Sujotjo,Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia.

“Semua tuduhan Bambang itu tidak benar,Pemberian suap kepada tim Irwasum Polri dan beberapa pejabat polri lainnya dalam kasus simulator telah di invesigasi tidak ada,”kata Kepala Bagian Penerangan Umum Poli,Kombes Pol Agus Rianto kepada wartawan di Mabes Polri,Rabu (1/8).

Menurut Agus, investigasi dilakukan sejak Maret 2012 lalu, setelah adanya informasi dugaan pemberiaan suap, namun setelah dilakukan tidak ada bukti telah terjadi pemberian suap.

“Itu tidak benar, karena dari hasil investigasi di dapat demikian,” ungkap Agus.

Kemudian adanya suap uang miliaran rupiah dari Bambang Sukotjo kepada sejumlah pejabat Polri pun dibantah Agus. Menurutnya, sesuai hasil investigasi dari tim yang dibentuk Mabes Polri tuduhan tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya.

“Berdasarkan hasil investigasi yang kita dapat, sampai saat ini belum bisa dibuktikan, apabila ada keterkaitan dengan masalah yang sedang ditangani baik KPK maupun Bareskrim silakan informasikan pasti ditindak lanjuti,”tegas Agus.

Sebelumnya Pengacara Erick S Paat yang mendampingi Bambang Sukotjo, direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, membeberkan adanya dugaan suap proyek pengadaan simulator SIM pada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.

Bambang menyebut ada suap dari perusahaan pemenang tender pengadaan simulator 2011, kepada pejabat Korlantas Polri sebesar Rp 2 miliar. Dia juga menyebut,adanya praktik mark up dalam proyek Simulator.

sumber www.harianterbit.com,reviewer;bang mul

Read more »

Korupsi Dibanggar Sulit di Hilangkan !!!

Ketika hati nurani di tukar dengan Harta/uang,kekuasaan dan jabatan

JAKARTA (pos Kota) – Memperbaiki Badan Anggaran (Banggar) DPR hampir mustahil. Siapapun personil penggantinya tidak akan menghasilkan perubahan signifikan dan korupsi tetap terjadi.

“Mau diganti seribu kali tidak akan berpengaruh dan tetap saja, karena bukan sekadar orangnya tetapi sistemnya memang memungkinkan untuk korupsi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, kemarin.

Menurut politisi PDIP ini, perbaikan banggar tercipta bukan dari pergantian orang tetapi dengan pergantian sistem. Dia juga meyakini kontrol internal dari DPR tetap harus ada untuk menjaga keseimbangan antara DPR dan Banggar.

Di kalangan Golkar tersiar, penggantian Ketua Banggar DPR Melkias Markus Mekeng dan satu anggotanya Zulkarnaen Djabar untuk memperbaiki keadaan banggar yang makin terpuruk citranya di mata masyarakat.

“Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan bisa merecovery nama baik Banggar yang akhir-akhir ini babak belur karena dilanda masalah korupsi anggotanya,” kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu.

TARIK MENARIK

Melkias merupakan Ketua Banggar DPR dari Partai Golkar. Dia akan ditarik partainya dari posisi ketua menyusul isu terjadinya korupsi yang diduga menyeretnya. Posisi Mekeng akan digantikan Ahmadi Nur Supit. Sedangkan Zulkarnaen Djabar merupakan anggota Banggar dari Golkar yang sudah menjadi tersangka karena dugaan korupsi pengadaan Al Quran.

Tapi, kata Hajriyanto, tidak tahu mengapa pergantian Ketua Banggar itu dilakukan secara mendadak termasuk soal tarik menarik di Golkar apalagi kalau disebut ada perpecahan. “Saya nggak tahu ada apa dan kenapa,” katanya.

Ahmadi Noor Supit mengatakan, semangatnya adalah menjalankan tugas yang diberikan oleh partainya. Tentu saja sebisa mungkin untuk memperbaiki citra Banggar DPR. “Tentu saja kalau nanti memang benar ada di alat kelengkapan itu.”

Menurutnya, selama ini di mata rakyat, Banggar DPR memang sarat dengan masalah korupsi. “Citra Banggar saat ini tidak terlalu baik dan banyak intrik, isu, dugaan korupsi sehingga sangat menganggu.

sumber www.poskotanews.com, reviewer;bang mul

Read more »

Fuad Bawazier: SBY Gagal Ngurus Tempe

 

Ngurusin Tempe saja tidak bisa Bagimana Mau Perduli Dengan Rakyat Kecil ???

JAKARTA – Para pengusaha industri rumahan tempe dan tahu beberapa hari belakangan ini menjerit. Betapa tidak harga kedelai sebagai bahan baku pembuat makanan itu meroket makin tidak terjangkau. Akibatnya mereka pun berhenti berproduksi.

Terhentinya produksi tempe-tahu menjadi bukti, jelas Fuad Bawazier, kalau politik ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal, terutama untuk melindungi industri kecil. Menteri ekonomi SBY pun tidak bisa diandalkan untuk melakukan swasembada kedelai yang sudah dicanangkan sejak 2008 lalu. Menteri SBY tak mampu membendung ulah para spekulan dan pengusaha kedelai.

“Mana buktinya menteri ekonomi SBY bekerja? Ngurusin tempe-tahu aja tidak becus. Gimana mau ngurusin negara ini. Terhentinya produksi tempe bukti kalau politik ekonomi SBY sudah gagal. Mungkin kegagalan di bidang lain akan segera menyusul,” kata Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Fuad Bawazier kepada Harian Terbit, Jumat (27/7).

Harga kedelai dalam negeri yang belakangan ini melonjak tajam, kata dia, menjadi bukti negara tidak memiliki daulat penuh terhadap ketahanan pangan nasional. SBY dan menterinya tak mampu menghadapi ulah para spekulan kacang kedelai yang sengaja memanfaatkan peluang saat kebutuhan dalam negeri dan terpenuhi. Karena itu, pemerintah harus kembali menjadikan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai satu-satunya pengendali pangan.

Dia menambahkan, krisis kedelai ini membuktikan negara tidak berdaulat secara pangan. Sebab, pangan nasional bergantung terhadap negara produsen alias impor. Ini tentu sangat menyedihkan. Padahal, negeri ini dikaruniai tanah yang subur, tongkat dan batu saja bisa menjadi tanaman. Tapi manajemen pembangunan yang dilakukan pemerintah jeblok dan berorientasi pada neokolonialisme ekonomi.

“Hampir seluruh komiditi pangan saat ini bergantung dari impor. Mulai dari beras, jagung, kedelai, susu bahkan hingga garam. Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak serius memperbaiki manajemen pembangunan pertanian. Apa yang diucapkan selama ini jika kita tahan terhadap perdagangan bebas tak terbukti. Kita malah kedodoran karena selalu impor bahan pangan. Ini sudah sangat membahayakan,” katanya.

Menurut dia, para menteri ekonomi hanya berkutat pada langkah sesaat dengan menghapuskan bea masuk impor kedelai. Bahkan mereka saling menyalahkan satu sama lain terkait krisis tahu-tempe di masyarakat. Malahan meminta masyarakat mengendalikan konsumsi.

Sementara politisi partai Golkar Bambang Soesatyo, mengatakan, pangan rakyat tidak terproteksi karena pemerintahan SBY tidak militan mengejar target revitalisasi sektor pertanian dan tanaman pangan. Gagal, karena pemerintahan SBY sudah terperangkap oleh kebijakan instan impor bahan pangan. Akibatnya, ketergantungan pada bahan pangan impor sudah sampai pada tahap sangat mencemaskan.

Dihubungi terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria mengatakan, pemerintah sejak dari dulu sepertinya menutup mata dengan bahan pangan tempe-tahu. Padahal, mereka sangat paham makanan ini sudah menjadi bahan makanan pokok bagi rakyat di negeri ini dan harusnya mendapat penanganan khusus dari pemerintah.

Hingga saat ini belum jelas terlihat kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian serius terhadap produksi maupun tata niaga tempe tahu. Bahkan sangat terkesan perdagangan tempe tahu dibiarkan mengikuti mekanisme pasar sehingga tidak berdampak terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah.

“Harusnya pemerintah ikut campur memberi perlindungan terhadap industri tempe tahu dan menjadikan produksi tempe tahu sebagai suatu industri dan bukannya sekedar kegiatan kerajinan sebagaimana istilah yang disandang para produsen tempe tahu yakni pengrajin tempe tahu.

sumber www.harianterbit.com, reviewer;bangmul

Read more »

Dare to the president should sack the Minister of Corruption

Never Too Often to complain

President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prompted immediate firing ministers who indicated committing corruption. And, if SBY has evidence that corrupt ministers, must be immediately reported to the Corruption Eradication Commission (KPK).

"People today do not need to hear the 'vent' and SBY statements about corruption. People want real action, drag tuh minister to the Commission, then fired. Bosanlah we hear statements alone, the fact SBY did not act decisively, "said political analyst Prof Dr Iberamsyah UI Sunrise Daily said on Friday (20/7).

Contacted separately, an expert in political communication from the University of Padjadjaran (Unpad) Prof Dr Engkus Kuswarno argues, the political forces SBY tend to be decisive and irresolute. SBY selected political communication over into the gray area (gray communication). That means choosing a safe area for him, as if to assert itself was clean, no indication of corruption involved.

"Another meaning of what he said that he had information about corruption, and he wants people judge that he was concerned about the disclosure of corruption cases. In fact, the logic he had the power, as head of state intervention have not directly confirm why the disclosure of corruption in a clear, "said Engkus.

According to him, what was said SBY's multi meaning. Without prejudice to him, Engkus judge, could have SBY is not involved in corruption. It's just a corruption case that KPK is currently being investigated in Bogor Pensions Hambalang Athletes have dragged the name of Sports and Youth Minister Andi Malarangeng and Democratic Party chairman Anas Urbaningrum. As Chairman of the Board of Trustees of the Democratic Party, lunge his men will certainly impact to SBY.

"SBY is seen contradictory style, his background SBY comes from military discipline. Military should be firm and not hesitant. On the one hand, he came from Java with custom Java environment. Not surprisingly, many of SBY statement leads to the gray area. SBY political communication styles can also be directed by a team of communication experts. But it was very unfortunate. SBY should be explicitly unload a big corruption cases because during his campaign, he always said he was in the frontline in fighting corruption, "said Engkus.

Maudlin
Prof Iberamsyah argues, people today do not need and do not want to hear again the words that are not strings attached SBY no real action. "In this uncertain situation the president should not mushy or just concerned. Today's society requires real action of a country's leadership. Especially if SBY is aware of any irregularities committed by individual budgets in the government and parliament. But in fact just talking heads, no action to report the person is, "said Iberamsyah.

Meanwhile, Chairman of the Equal Institute, Hendardi, assess warnings expressed by President SBY regarding corruption will not take effect on the progress of the eradication of corruption. "If SBY intends to establish a clean political ethics, should be stopped only ministers who indicated the occurrence of graft or corruption in the ministry know and let it go. Moreover, Yudhoyono claimed to have valid data about corruption, "said Hendardi.

According to him, can not be denied, from Cabinet ministers in the United Indonesi (KiB) Volume II of this, some of the names often mentioned are involved in a corruption scandal. Minister of Youth and Sports Andi Malarangeng, for example. In internal ministry was buffeted by allegations of corruption. Latest, yesterday, the Bureau of Financial Planning Office space Ministry of Youth and Sports in Senayan and buildings searched archives in Cibubur Kemenpora KPK.

At least, there is a series of name of the minister or the ministry that has been linked with cases of corruption, such as the Minister of Manpower and Transmigration Muhaimin Iskandar, Agung Laksono as Coordinating Minister for People's Welfare, and Minister of Religious Affairs Suryadharma Ali, who allegedly embezzled ministry procurement related budget Koran.

Earlier, the cabinet meeting Yudhoyono expressed concern that the practice deviations still made use of individual budgets in the government and Parliament. Practices that harm the country's even been going on since the project planning stage to implementation in the field

source www.harianterbit.com, reviewer;bang mul

Read more »

SAATNYA HUKUMAN MATI DITERAPKAN DI INDONESIA

Korupsi ( bahasa latin ; corruptio dari kata kerjacorrumpere yang bermakna busuk, rusak  menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

§ perbuatan melawan hukum 

§ penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

§ memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

§ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

§ memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

§ penggelapan dalam jabatan;

§ pemerasan dalam jabatan;

§ ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);

§ menerima gratifikasi (bagi pegawai negri  /penyelenggara negara).

Korupsi sepertinya sudah menjadi makanan sehari –hari para pajabat elite walaupun tidak semua pejabat melakukan tindak korupsi,sayangnya oknum-oknum pejabat yang sudah memiliki jabatan tinggi lebih sering melakukan perbuatan yang dimasukan dalam kelompok korupsi.

Semakin tahun pelaku tindak pidana korupsi semakin meningkat ,semakin menjadi dan semakin berani melakukan tindakan mencuri uang rakyat/korupsi.

Semakin bangsa ini di pimpin oleh pemimpin yang tidak tegas,bahkan berkecendrungan lemah dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan terutama dalam soal pemberantasan korupsi di tubuh bangsa Indonesia ini.

Sekaranglah saatnya kita terapkan “HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR” sekecil apapun yang namanya korupsi tetaplah korupsi karena akan menjadi cikal bakal korupsi yang lebih besar.

Hukuman mati bagi koruptor masih diperdebatkan. Hukuman mati dianggap hanya layak bagi teroris. Padahal banyak praktisi hukum mengingatkan bahwa daya rusak terorisme dan korupsi sama beratnya. Malah ada yang berasumsi korupsi lebih kejam dari terorisme.

Di Indonesia korupsi cenderung digolongkan kejahatan biasa. Masih ada kejahatan yang lebih besar, yakni terorisme. Karena itu, para teroris diburu hingga dieksekusi mati, sedangkan koruptor dipersilakan menghirup udara segar.

Di Indonesia menjadi koruptor dianggap ‘biasa saja’ karena orang lain juga menjadi koruptor. Hal tersebut membuat rasa malu hilang begitu saja. Dibanding menjadi koruptor, menjadi pencuri ayam lebih memalukan, karena tidak banyak orang yang mencuri ayam. Masyarakat menganggap mencuri ayam adalah tindakan buruk. Padahal, nilai seekor ayam jauh di bawah nilai yang diambil koruptor.

Ada ungkapan menarik dari Ketua Mahkamah Agung (MA) terhadap mereka yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945. "Bagus juga teman-teman kita ini berpikir seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah, orang-orang yang sama beberapa waktu lalu menyatakan koruptor harus diberi hukuman mati. Tapi sekarang, mereka mengatakan hukuman mati bertentangan dengan UUD. Tapi tidak apa-apa, orang Indonesia kan dinamis berpikir," ungkap Bagir. ( bagi mereka yg semula setuju terus berubah arah adalah orang yang takut suatu saat mereka tidak bisa korupsi/mereka sudah melakukan korupsi tapi belum terbuka/ketahuan korupsinya di Indonesia kan banyak yang bermuka dua didepan bak putrid sorga di belakang seperti mak lampir)

Maka sepantasnyalah kita mengadopsi hukuman mati khussus untuk para koruptor, Hukum di China memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa korupsi adalah sesuatu yang sangat buruk. Barangsiapa yang nekad berbuat sangat buruk itu, sanksi hukumnya tidak main-main.

Saya yakin dengan di terapkanya HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR itu akan memberikan efek jera dan menakutkan bagi siapa saja yang ingin melakukaan tindakan korupsi.

Dengan demikian Indonesia akan bebas dari maling-maling uang rakyat/koruptor sehingga bangsa ini bisa menjadi besar sejahtera dan semakin baik moral dan martabat bangsa. ( Wikipedia/bang mul )

Read more »

JOKOWI VS FOKE: ANAS mulai ‘serang’ JOKOWI

JAKARTA: Sambil becanda, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) lebih cocok menggantikan Ban Kim Moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

"Cocoknya jadi Sekjen PBB," kata Anas saat safari politik di Pacitan, Sabtu 14 Juli 2012. Anas mengatakan, Jokowi dulu pernah mengatakan bahwa dirinya tak punya tongkrongan sebagai gubernur, apalagi sebagai calon presiden.

Sayapun ( blogger ) bercanda Anas sangat tidak cocok untuk memimpin Partai Demokrat cocokinya jadi pemimpin bebek/pangon bebek.
"Dulu dia bilang gak cocok sebagai gubernur, tapi nyalon juga," kata Anas sambil tersenyum.

Terkait dengan pemilukada DKI Jakarta, Anas mengatakan, pasangan Foke-Nara dan partai Demokrat harus lebih bekerja keras lagi pada putaran kedua nanti yang dimulai tanggal 20 September 2012.

"Tentu harus bekerja keras. Potensi pemilih akan kita rangkul termasuk kemarin yang belum memilih, calon lain. Bukan tidak mungkin pemilih yang memilih Jokowi akan memilih Fauzi (Foke)," kata Anas.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat berharap kepada pasangan Jokowi-Basuki  tidak terpengaruh dengan pernyataan Anas Urbaningrum.

"Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang meyakini Foke akan mengalahkan Jokowi dalam putaran kedua pemilukada Jakarta, saya kira tidak perlu ditanggapi Jokowi secara berlebihan," kata Martin Hutabarat di Jakarta, Senin 16 Juli 2012.

Martin menyarankan kepada Jokowi-Basuki untuk tetap fokus dan tidak mengubah cara-cara yang telah dilakukan dalam menyapa masyarakat.
Selain itu, anggota Komisi III DPR RI juga menyarankan agar  tekad Jokowi untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih di Jakarta harus terus dikumandangkan.

sumber www.bisnis.com, reviewer; bang mul

Read more »

Wakil Ketua Komisi III Setuju MA Tak Penjarakan Koruptor Rp 5 Juta

 

Bangsa Indonesia sepertinya benar-benar sudah tidak dapat tertolong lagi soal pemberantasan korupsi,baru – baru ini MA ( Mahkamah Agung )untuk tidak memenjarakan koruptor Rp 5 juta. Ini informasi yang sangat menggebirakan bagi yang pengin korupsi Rp 5 juta tidak perlu takut karena tidak bakalan di penjara.

Berikut saya ambil informasi dari media detiknews.com.maka menurut pengertian saya korupsi Rp 5 juta diperbolehkan alias sah-sah saja tidak perlu khawatir di penjara.

Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, sepakat dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus korupsi Rp 5 juta. Menurut Nasir, kerugian negara relatif kecil dalam kasus tersebut.

"Saya sependapat dengan keputusan kasasi MA tersebut. Sebab nilai kerugian negara relatif sedikit," kata Nasir saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (14/7/2012) malam.

Selain kerugian negara yang jumlahnya sedikit, Nasir menilai hakim yang memutus perkara tersebut sudah mengetahui latar belakang kasus korupsi tersebut. Oleh karenanya, Nasir menilai pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan tentu sudah berdasarkan informasi yang cukup.

"Hakim yang bersangkutan juga telah mengetahui latar belakang mengapa yang bersangkutan sampai melakukan perbuatan tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui Agus adalah Sekretaris Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, dan penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mempergunakan dana ADD tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 5,795 juta. Sedangkan anggaran sebesar Rp 29,928 telah dipergunakan untuk pembangunan jalan paving di Dusun Mujahidin, Dusun Krajan dan Dusun Baiturrohman.

PN Probolinggo dan PT Surabaya mengganjar Agus Siyadi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dan uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi. Tidak terima, Agus pun kasasi dan dikabulkan.

"Menjatuhkan pidana selama 2 bulan. Pidana itu tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari selama 4 bulan berakhir apabila terdakwa dipersalahkan," demikian bunyi putusan yang diketok pada 25 Januari 2012 oleh majelis hakim Imron Anwari (ketua), Surachmin dan MS Lumme.

Apapun yang namanya korupsi tetap korupsi kalau ini di biarkan akan semakin membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.Bagaimana kalau yang korupsi ada lebih 100 orang dengan nilai korupsi Rp 5 juta.

Dengan adanya putusan ini jelas telah membuka ruang baru dan legal untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam jumlah kecil tapi berjamaah,saya rasa ini keputusan tidak masuk akal dan sangat bodoh..saya sebagai salah satu warga bangsa ini menolak dengan tegas....kalau perlu tetapkan hukuman mati untuk para koruptor.

sumber detik.news.com,reviewer;bang mul

Read more »