Negeri ini sangat produktif memproduksi ironi. Ironi terbaru adalah soal kesiapan pemerintah RI untuk memberi pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF).
Memang pada 12 Oktober 2006, Bank Indonesia yang mewakili pemerintah telah melunasi semua utangnya ke IMF, yang mencapai US$ 3.181.742. 918 (baca: tiga miliar seratus delapan puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh dua ribu, sembilan ratus delapan belas dolar AS saja). Tapi ironisnya, utang RI malah membengkak.
Sampai Mei 2012, utang luar dan dalam negeri Indonesia mencapai Rp 1.960 triliun. Kita berutang kepada enam kreditor utama: Jepang, Belanda, Jerman, Prancis, AS, dan Australia. Indonesia juga berutang pada Bank Dunia dan ADB dengan total outstanding (stok) utang Rp 96,41 triliun dan Rp 112,19 triliun.
Mengingat utang itu bukan dari nenek sendiri, jelas beban cicilan plus bunganya besar sekali.Pada 2010, realisasi pembayaran cicilan dan pokok utang di APBN mencapai Rp 215.546 triliun.
Ini setara 20,6 persen dari total realisasi belanja negara 2010 yang berjumlah Rp 1.042,12 triliun. Angkanya meningkat lagi menjadi Rp 240.517 triliun pada 2011, bahkan dalam pagu APBN-P 2012 mencapai Rp 322.709 triliun (DJPU, Mei 2012).
Bila utang kita sendiri tambah membengkak sebesar gunung, pantaskah pemerintah RI justru memberi pinjaman pada IMF?
Sesuai Aturan IMF
Pemerintah, sebagaimana diungkapkan Menkeu Agus Martowardojo, menilai Indonesia memang pantas memberi bantuan berupa pinjaman ke IMF. Pemerintah RI akan meminjamkan US$ 1 miliar ke IMF, dananya diambilkan dari cadangan devisa di Bank Indonesia, yang kini berjumlah US$ 106,5 miliar.
Jelas hal itu membuat senang Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde yang berkunjung ke negri ini dari 8-10 Juli lalu.
Bahkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkesan bangga dan menilai meminjamkan uang ke IMF wajar karena ini menjadi bukti perekonomian kita makin membaik. Langkah itu dianggap mencerminkan stabilitas keuangan dan bukti Indonesia mampu membantu lembaga keuangan dunia itu.
Dari sisi aturan, meminjamkan uang ke IMF merupakan ketentuan setiap anggota G-20 seperti Indonesia. Seperti diketahui, pada KTT G-20 di Los Cabos, Meksiko, Juni lalu, IMF meminta setiap anggota G-20 memberi bantuan dalam bentuk pinjaman atau sumbangan guna mengantisipasi dan meredam dampak krisis global, khususnya krisis utang di Eropa.
Apalagi IMF mengingatkan akan ada konsekuensi bagi anggota G-20 bila enggan membantu, yakni dampak krisis utang di Eropa akan memukul ekonomi banyak negara, termasuk menghambat ekspor negara-negara anggota G-20.
Indonesia agaknya ingin seperti China yang sudah siap mengucurkan pinjaman sebesar US$ 10,43 miliar, dari total kebutuhan IMF yang mencapai US$ 430 miliar.
Meminjam ke Negara Miskin
Kalau pemerintah menyatakan Indonesia pantas membantu IMF, namun kita patut bersikap kritis apakah bantuan ke IMF itu memang pantas dan wajar?
Ataukah itu sekadar upaya pencitraan, seolah-olah pemerintah RI berhasil menorehkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di tengah dampak krisis utang di Eropa yang dibuktikan dengan memberi pinjaman ke IMF?
Pantaskah negara yang PDB-nya lebih rendah membantu yang PDB-nya lebih tinggi, meski mereka sedang dilanda krisis? Bayangkan pendapatan per kapita Indonesia masih US$ 3.508, sungguh tak sebanding dengan Yunani (US$ 24.197), Siprus (US$ 28.000), Italia (US$ 31.870), Spanyol (US$ 30.500), Portugal (US$ 22.413), dan Irlandia (US$ 37.700).
Seharusnya negara-negara Eropa bisa lebih berhemat lagi dan menurunkan standar hidupnya,bukannya meminta bantuan pinjaman dari negara yang lebih miskin.
115,2 Juta Orang Miskin
Jadi, kalau melihat potret kemiskinan kita, pemberian pinjaman ke IMF itu jelas sangat menusuk nurani. Itu kalau kita memang masih punya hati nurani. Ingat, pertumbuhan makro ekonomi, yang digembar-gemborkan tidak banyak menyentuh kaum miskin.
Apalagi dengan sistem ekonomi neoliberal, semua pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan para elite dan pelaku ekonomi yang jeli membaca celah pasar. Alias ”yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”.
Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2012 masih tercatat 29,13 juta jiwa (11,96 persen dari total penduduk) orang miskin. Bila mengikuti kriteria Bank Dunia, yakni US$2 kapita/hari, jumlah orang miskin di Indonesia langsung melonjak menjadi 115,52 juta orang (48 persen). Bandingkan jumlah penduduk miskin di Eropa yang lebih sedikit.
Menurut Eurostat (2011), bila memakai kriteria Bank Dunia US$ 2/hari/kapita, pada 2011 jumlah penduduk miskin di Eropa hanya sekitar 2 persen dari 731 juta populasi, yaitu sekitar 15 juta orang. Jadi, pantaskah kita berbangga membantu yang miskin di seberang lautan, sementara di rumah sendiri, jutaan yang miskin sangat perlu dibantu?
Akibat kemiskinan kita tentu sudah bisa menebak. Banyak anak miskin tak mampu melanjutkan sekolah. Berobat ke dokter atau ke rumah sakit juga kian mahal dan tak terjangkau bagi kaum miskin.
Sebagian orang miskin kian tergoda bunuh diri akibat beratnya beban hidup. Coba, tanyakan kepada mereka semua, apakah kemajuan dan pertumbuhan ekonomi makro kita sungguh menyentuh kehidupan mereka?
Jangan lupa 29,13 juta jiwa warga miskin ini bukanlah angka mati, mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa, pribadi-pribadi manusia yang martabatnya harus dihormati, bukan diinjak-injak. Padahal, sesuai Pasal 33 UUD 1945, seharusnya tidak sampai mengalami kondisi tidak sejahtera yang begitu mencekik.
Jadi, silakan membantu IMF, tapi kalau pemerintah sudah berhasil mengentaskan orang miskin itu. Pinjami mereka modal usaha, karena kalau mau meminjam di bank mereka tidak dipercaya.
Atau, bereskan dulu korban lumpur Lapindo, yang masih belum mendapat ganti rugi. Pulangkan dulu jutaan buruh migran, yang sebagian dari mereka menjadi budak di negeri orang.
Sejahterakan dulu orang-orang Papua, yang kian ternista di kampung halaman sendiri. Beri makanan bergizi pada ribuan anak korban gizi buruk. Pokoknya jangan tinggalkan mereka yang lemah dan tak berdaya di tengah kian sengitnya persaingan hidup!
Wahai para pemimpin Indonesia, sejarah akan mencatat Anda semua tak lebih sebagai pecundang, karena memihak lembaga keuangan dunia seperti IMF, sementara abai pada nasib warga miskin di negeri sendiri.
sumber www.shnews.com, reviewer.bang mul
